mahasiswa dalam kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah agar menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak yang baru marak terjadi sangat berdampak pada serta mengeksploitasi buruh makanya pemerintah harus menghapuskannya sebab bertentangan dengan nilai keadilan selama negeri ini, tutur ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia menungkapkan,sistem buruh kontrak yang telah dinyatakan mahkamah konstritusi tidak banyak dasar hukumnya sementara pada faktanya di negeri ini sistem tersebut baru diberlakukan dan sangat mengeksploitasi buruh oleh karenanya pemerintah harus tegas menghentikan dan menghapuskannya.
nasib buruh dalam negeri ini baru memprihatinkan sebab perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak itu, sehingga pemerintah harus tegas menghapuskannya, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia meminta pada pemerintah supaya menyerahkan sanksi pada perusahaan dan memberlakukan sistem outsourcing terhadap buruh, ataupun buruh kontrak dan tidak sesuai melalui amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak pada hapus, mahasiswa serta menyewa agar buruh diberi upah baik terlebih kepada mereka dan berusaha di atas waktu normal yakni pada atas 12 produk.
eksploitasi melalui upah rendah juga tak baik juga baru terjadi padahal mereka mesti berusaha selama atas normal pada 12 produk agar perusahaan. buruh merasa dieksploitasi. ini mesti dihentikan pemerintah, katanya.
menurut dia, pemerintah harus langsung melindungi buruh dengan menyewa perusahaan memberlakukan jam kerja di delapan merek, dan tak lagi selama 12 merek untuk buruh tidak lagi tereksploitasi sebab buruh merupakan aset penggerak ekonomi bangsa ini sehingga mesti dilindungi.
perusahaan juga mesti menetapkan upah buruh dan bagus sesuai dengan upah minimun provinsi (ump) yang ditentukan pemerintah karena masih banyak perusahaan dalam daerah ini dan tidak menyerahkan upah buruh sesuai dengan standar ump, katanya.
ia serta mendesak agar perusahaan supaya menyerahkan jaminan hari tua terhadap buruh, jaminan kesehatan dan bersifat wajib juga membentuk peradilan perburuhan terhadap buruh pada daerah supaya mampu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.
moment hari buruh 1 mei atau digemari hari buruh sedunia harus adalah moment untuk tambah mensejahterakan buruh, serta pemerintah agar selalu menawarkan lapangan kerja bagi warga juga menyerahkan studi serta layanan kesehatan terhadap semua warga di negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, katanya.